Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan terkait pandangan sejumlah fraksi di DPR RI mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 serta Nota Keuangan yang menyertainya.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Purbaya menekankan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk tetap mendukung agenda pembangunan nasional meskipun di tengah tantangan perekonomian global yang tidak menentu.
“Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN memainkan peranan yang sangat penting, terutama ketika risiko global masih tinggi dan ketidakpastian ekonomi terus mengancam,” ungkap Purbaya di hadapan anggota DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Gerindra yang mengusulkan agar belanja negara diarahkan lebih selektif, Purbaya menyatakan bahwa hal ini telah dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Berbagai program telah direncanakan, di antaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, serta revitalisasi sekolah dan madrasah. Pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses layanan, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal dan yang mengalami keterbatasan dalam layanan dasar. Langkah ini mencakup penguatan transformasi sistem kesehatan, optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta revitalisasi rumah sakit dan perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan.
Pemerintah juga mengambil langkah untuk memperkuat program perlindungan sosial (perlinsos) guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah-langkah yang akan diambil termasuk penyediaan rumah murah, renovasi rumah dengan sanitasi yang layak, serta pengaturan permukiman dan lingkungan yang lebih baik,” jelas Purbaya.
Menanggapi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Pemerintah akan senantiasa memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” tambah Purbaya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar pemerintah memaksimalkan potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik, sekaligus meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan.
➡️ Baca Juga: Maksimalkan Pendapatan dengan Side Hustle Digital Melalui Pembuatan Ebook Singkat
➡️ Baca Juga: Polda Sumsel Tangkap 163 Tersangka Narkoba dan Sita 7 Kg Sabu dalam Sepekan
