Jakarta – Pihak yang menyebut diri mereka KPK NU berkunjung ke gedung KPK Merah Putih pada hari Jumat, 25 September 2026, untuk melaporkan dugaan praktik politik uang serta transaksi dana yang terkait dengan Muktamar ke-35 NU. Koordinator KPK NU, Muhammad Sholihin, mengungkapkan bahwa terdapat indikasi kejahatan dalam pelaksanaan muktamar ini, khususnya dalam proses pemilihan Rais Aam melalui Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
Sholihin menegaskan, “Ada elemen-elemen yang berpotensi merusak, memanipulasi, dan menyuap, termasuk transaksi yang berlangsung di rumah Mbah Wahab, seorang pendiri dan inisiator Nahdlatul Ulama. Transaksi ini diduga melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, yakni miliaran rupiah.”
Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai bukti terkait transaksi keuangan tersebut. “Kami, KPK NU, meminta kepada KPK Republik Indonesia untuk tidak ragu, khususnya kepada Bapak Presiden. Jika ada keterlibatan menteri, termasuk Nusron, harus diadili di hadapan hukum,” ungkapnya.
Sholihin juga menjelaskan adanya dugaan penyerahan uang senilai 100.000 dolar Singapura kepada enam anggota Ahwa sebelum sidang pleno sembilan anggota. “Jadi, sebelum pleno sembilan, enam anggota ini sudah dieksekusi terlebih dahulu,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa setelah pleno sembilan yang berlangsung di rumah Mbah Wahab, terdapat penyuapan lagi sebesar 200.000 dolar Singapura. “Alasannya, ini adalah titipan salam dari presiden. Ini merupakan tindakan yang luar biasa dan tidak dapat dibiarkan,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Sholihin menyebutkan tiga nama yang diduga terlibat dalam distribusi dana tersebut. Mereka adalah Nusron Wahid, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dan Juri Ardiantoro. “Dari ketiga sosok ini, Nusron Wahid sudah saya kirimkan fotonya. Saifullah Yusuf dan Juri Ardiantoro juga terlibat,” tambahnya.
Dengan adanya dugaan ini, Sholihin berharap agar pemilihan Rais Aam dapat dilakukan ulang, karena dianggap telah mencederai moralitas para ulama dan kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. “Saya berpendapat, pemilihan Rais Aam perlu diulang. Dugaan kuat adanya praktik politik uang ini sangat mencederai integritas ulama kiai di NU. Ini adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Rupiah Menguat Menjadi Rp 17.590 Pasca Rilis Cadangan Devisa Agustus 2026 dan Ancaman Iran di Teluk
➡️ Baca Juga: Manfaat Latihan Ketahanan Otot untuk Meningkatkan Performa Pendaki Gunung
