Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menekankan pentingnya agar Pemerintah dan BUMN yang bertanggung jawab dalam penyaluran energi, terutama PT Pertamina (Persero), memastikan bahwa pemangkasan anggaran subsidi energi dalam APBN 2027 sebesar Rp11,44 triliun tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aksesibilitas harga untuk masyarakat yang kurang mampu.
Ia menegaskan bahwa pengurangan subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg yang totalnya mencapai Rp261,50 triliun perlu disertai dengan upaya efisiensi operasional dari BUMN serta percepatan dalam pengintegrasian data penerima subsidi.
“Pemangkasan alokasi anggaran subsidi energi menjadi Rp261,50 triliun dalam APBN 2027 menuntut BUMN untuk lebih efisien dan tepat sasaran. Pengurangan kuota BBM menjadi 19,5 juta kiloliter dan LPG 3 kg menjadi 8 juta metric ton seharusnya tidak mengakibatkan kelangkaan di pangkalan atau membebani masyarakat dari kalangan desil terbawah yang berhak menerima subsidi,” ujar Christiany di Jakarta pada Rabu (30/9/2026).
Christiany berpendapat bahwa keberhasilan dalam penyaluran energi bersubsidi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital yang ada serta keandalan data tunggal.
Dengan masih berlanjutnya proses verifikasi terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menanggapi keluhan masyarakat dan belum adanya keseragaman di seluruh kementerian dan lembaga, ia mendorong Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memperkuat mekanisme pembaruan data secara berkala dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Ini bukan hanya soal memotong angka dalam anggaran, melainkan bagaimana BUMN memastikan bahwa setiap liter Solar dan tabung LPG 3 kg benar-benar sampai kepada penerima yang tepat, sesuai dengan data by name by address. Integrasi sistem digital di pangkalan dan SPBU perlu diperketat tanpa menyulitkan masyarakat miskin dan pelaku UMKM yang mungkin belum beradaptasi dengan teknologi,” tegasnya.
Christiany berharap agar Kementerian BUMN dan holding BUMN energi segera menyelaraskan peta jalan distribusi energi bersubsidi dengan kesiapan DTSEN.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap tata niaga, kesiapan pasokan dari BUMN, dan perlindungan konsumen, agar efisiensi anggaran negara dapat berjalan beriringan dengan jaminan ketercukupan energi bagi masyarakat.
➡️ Baca Juga: Warga Lombok Barat Temukan 14 Tulang Manusia, Polisi Jelaskan Fakta di Baliknya
➡️ Baca Juga: Timnas Indonesia U-17 Terhenti di Piala AFF U-17 2026 Setelah Imbang Melawan Vietnam
