Bareskrim Polri, bekerja sama dengan PPATK, OJK, dan BPN, saat ini tengah giat melakukan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana dalam penyaluran dana bermasalah oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Upaya ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh para korban.
Sejak penyelidikan dimulai pada Oktober 2025, Dittipideksus Bareskrim Polri telah menyita aset dengan nilai perkiraan mencapai Rp425 miliar, mayoritas berupa tanah. Kasus ini melibatkan sekitar 5.714 korban yang diperkirakan mengalami kerugian total mencapai Rp1,3 triliun. Saat ini, perkara ini sedang diproses di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
Menanggapi situasi ini, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menyatakan harapannya bahwa proses hukum yang sedang berlangsung dapat memberikan keadilan bagi para korban melalui pemulihan kerugian mereka.
“Saya menerima banyak laporan baik melalui media sosial maupun secara langsung dari para korban PT DSI. Dengan jumlah yang mencapai 5.714 orang, saya sangat berharap agar proses hukum dan keputusan pengadilan dapat berpihak pada pemulihan kerugian mereka, sebab itu adalah hal yang terpenting,” ungkap Sahroni dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa, 8 September 2026.
Sahroni juga mengimbau kepada Polri dan PPATK untuk terus melanjutkan penelusuran terhadap aset-aset lainnya. Ia percaya bahwa masih ada aset yang dapat disita untuk membantu korban.
“Jangan berhenti pada aset yang sudah berhasil ditemukan. Saya yakin masih ada aset lainnya yang harus dikejar. Modus penggelapan seperti ini sering kali melibatkan transaksi yang kompleks dan cerdik dalam menyembunyikan aset-aset mereka,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sahroni menekankan pentingnya penelusuran aliran dana untuk memastikan bahwa kerugian para korban dapat dipulihkan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan ekonomi yang ada.
“Negara harus hadir dengan maksimal untuk memberikan rasa aman kepada para korban, salah satunya dengan memaksimalkan usaha pemulihan kerugian mereka. Masyarakat juga perlu lebih berhati-hati terhadap berbagai skema pendanaan, investasi yang tidak jelas, dan kejahatan ekonomi lainnya. Aparat harus proaktif dalam menindak jika menemukan skema yang mencurigakan,” tambah Sahroni.
➡️ Baca Juga: Apple Resmi Lantik John Ternus sebagai CEO, Sukses Rilis iPhone Lipat di Era Baru
➡️ Baca Juga: Penyebab Kematian Tim Curry Terungkap: Stroke dan Kanker Ginjal yang Dialami Bintang Home Alone
