Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengajak pemerintah daerah untuk secara aktif membangun ketangguhan bencana melalui pendekatan baru yang lebih responsif dan antisipatif. Hal ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi setiap daerah dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi.
Dia menjelaskan bahwa pendekatan yang ada saat ini perlu beralih dari cara lama yang lebih reaktif. Pemda harus memperkuat upaya mitigasi dan melakukan investasi terkait kebencanaan sejak tahap perencanaan. Ini akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bima dalam acara Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta 2026 yang mengangkat tema “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir”. Seminar ini berlangsung secara hybrid di Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Kota Serang, Banten, pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Bima menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran krusial dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan risiko kebencanaan di wilayah masing-masing. Pemahaman ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan kebencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi lokal.
“Untuk itu, saya mendorong Gubernur Banten, Andra Soni, serta bupati dan wali kota di Provinsi Banten untuk lebih peduli terhadap isu-isu seperti perubahan iklim. Pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengerti tentang karakteristik dan risiko yang ada di wilayah mereka,” ungkapnya.
Bima juga menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam penanganan bencana. Setelah Indonesia menghadapi berbagai fase dan bencana besar seperti tsunami Aceh, pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas respons cepat, tanggap darurat, serta membangun badan-badan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat pendekatan responsif dalam penanganan bencana.
“Kecepatan dalam bertindak adalah kunci. Selama sepuluh tahun saya menjabat sebagai wali kota, saya merasakan urgensi untuk bergerak cepat saat bencana terjadi. Berbagai pengalaman menghadapi banjir, longsor, dan angin puting beliung mengajarkan kami untuk terus berlatih meningkatkan respons cepat. Kami semakin baik dalam hal ini,” tambahnya.
Dia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan responsif, tetapi juga harus memperkuat paradigma antisipatif. Pemahaman tentang mitigasi bencana perlu ditanamkan hingga ke tingkat masyarakat agar mereka lebih siap menghadapi kemungkinan bencana.
Sebagai contoh, Bima menjelaskan tentang penerapan antisipasi bencana di Jepang. Masyarakat di sana telah dilatih untuk memahami langkah-langkah keselamatan yang tepat ketika gempa bumi terjadi, seperti berlindung di bawah meja dan tidak segera keluar dari bangunan yang bisa meningkatkan risiko cedera. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan kit bencana yang berisi berbagai kebutuhan darurat, seperti senter, obat-obatan, dan pakaian.
Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan tanggap menghadapi bencana. Ketangguhan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.
Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Melalui kolaborasi yang baik, ketangguhan bencana dapat terbangun secara berkelanjutan.
Kunci untuk mencapai ketangguhan bencana yang efektif juga terletak pada pengembangan kapasitas dan pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas penanggulangan bencana di daerah. Ini akan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul.
Seiring dengan upaya tersebut, penting juga untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih tahan bencana. Investasi dalam pembangunan fisik yang memperhatikan risiko bencana akan sangat membantu dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
Dengan semua langkah ini, diharapkan setiap daerah dapat membangun ketangguhan bencana yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan melindungi masyarakat dari risiko bencana tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Ketangguhan bencana yang baik akan menjadi fondasi bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak, harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana akan semakin mendekati kenyataan.
➡️ Baca Juga: Maksimalkan Pendapatan dengan Side Hustle Digital Melalui Pembuatan Ebook Singkat
➡️ Baca Juga: Jarak Pelari Astra Half Marathon 2026 Akan Dikonversi untuk Mendorong Desa Sejahtera
