Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanganan kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan tambang ilegal, menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Kemajuan tersebut ditegaskan Habiburokhman setelah mendengarkan pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.
“Sungguh banyak kemajuan yang telah dicapai, dan hal ini sudah disampaikan dalam konteks program-program strategis, termasuk upaya pemberantasan korupsi,” jelas Habiburokhman kepada para wartawan di lokasi yang sama.
Ia menilai bahwa pidato yang disampaikan oleh Prabowo memberikan pembaruan penting terkait perkembangan upaya penindakan korupsi di Indonesia.
“Anda dapat melihat sendiri betapa banyak pemulihan aset yang telah berhasil dilakukan oleh pihak penegak hukum. Ini adalah informasi terbaru yang perlu disampaikan,” tambahnya.
Selanjutnya, Habiburokhman juga menyoroti permintaan Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menindak tegas semua kegiatan tambang ilegal.
Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap oknum aparat yang diduga terlibat dalam praktik tambang ilegal tersebut.
“Dua institusi ini diminta untuk menyelidiki secara menyeluruh, termasuk kepada oknum-oknum dari kedua lembaga yang mungkin terlibat dalam masalah tambang ilegal di timah, khususnya di Bangka Belitung,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian besar terhadap aktivitas tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan kekayaan alam negara. Ia menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengambil tindakan terhadap semua kegiatan tambang ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Parlemen Jakarta pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam pidato itu, Prabowo juga menyoroti keberadaan 1.000 tambang timah ilegal yang baru-baru ini terungkap di Bangka Belitung pada akhir tahun 2025, yang selama ini tidak terpantau oleh Polri dan TNI.
“Pada akhir tahun lalu, kami telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelidiki bagaimana 1.000 tambang ini bisa ada tanpa pengetahuan pejabat TNI dan Polri,” kata Prabowo.
➡️ Baca Juga: Cara Mengamankan Data Pribadi di iPhone Saat Menggunakan WiFi Publik Gratis
➡️ Baca Juga: Perayaan Hari Kartini di Berbagai Daerah
