Jakarta – Tiga anggota TNI Angkatan Darat (AD) kini menghadapi dakwaan pembunuhan berencana terkait dengan kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang bank di Jakarta yang dikenal dengan inisial MIP (37).
Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkapkan, “Kami telah mendakwa ketiga terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang bank berinisial MIP. Kami menerapkan dakwaan gabungan agar tidak ada celah bagi mereka untuk lolos dari tuntutan yang diajukan.”
Dalam proses persidangan, oditur militer menekankan bahwa mereka menggunakan struktur dakwaan yang komprehensif. Ini mencakup dakwaan utama, subsider, lebih subsider, alternatif, hingga kumulatif, yang semua dirancang untuk memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap para terdakwa.
Strategi penyusunan dakwaan yang kompleks ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, serta mencegah adanya kemungkinan mereka lepas dari hukuman yang setimpal.
Andri menjelaskan bahwa dakwaan utama yang disampaikan adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembunuhan berencana. Dalam konteks ini, para terdakwa diduga telah merencanakan dengan matang tindakan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
Namun, oditur juga menyiapkan opsi dakwaan lain sebagai langkah antisipasi jika unsur pembunuhan berencana tidak dapat dibuktikan sepenuhnya di dalam persidangan.
“Jika elemen pembunuhan berencana tidak terpenuhi, kami akan membuktikan melalui dakwaan subsider, yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bahkan, kami juga mengantisipasi dengan dakwaan lebih subsider, Pasal 351 ayat 3 yang berkaitan dengan penganiayaan yang berujung pada kematian,” jelas Andri.
Di samping itu, oditur juga melayangkan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 333 ayat 3 KUHP yang mengatur tentang perampasan kemerdekaan yang menyebabkan kematian, berkaitan dengan dugaan penculikan atau penahanan secara ilegal terhadap korban sebelum ia meninggal.
Para terdakwa juga dihadapkan pada dakwaan kumulatif Pasal 181 KUHP, yang mengatur tentang tindakan menyembunyikan mayat. Pasal ini menunjukkan indikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak atau mengaburkan fakta-fakta seputar peristiwa kematian korban.
“Kami mengintegrasikan dakwaan dengan Pasal 181 mengenai penyembunyian mayat. Ini merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang kami anggap saling terkait,” ujar Andri.
Andri menegaskan bahwa penyusunan beragam dakwaan ini merupakan refleksi dari keseriusan dan kehati-hatian tim dalam mengungkapkan kasus yang rumit ini.
➡️ Baca Juga: IPC TPK Siapkan Layanan Optimal untuk Menghadapi Lonjakan Arus Petikemas Ramadhan
➡️ Baca Juga: Begini Penampakan Kabel Semrawut di Jakarta Selatan yang Bikin Warga Khawatir
