Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji konsep hunian inovatif di atas sungai dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, terutama terkait dampak lingkungan.
“Saya pastikan bahwa semua aspek dan regulasi akan dipertimbangkan,” jelas Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.
Saat ini, Ara sedang mengevaluasi beberapa skema yang diusulkan, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan terobosan dalam sektor perumahan di Indonesia.
“Ada banyak masukan yang telah saya terima. Kita akan membahas bagaimana konsep transit oriented development (TOD) dapat diterapkan, serta kemungkinan hunian di atas pasar. Tentu saja, semua ini harus sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak merugikan lingkungan, termasuk kajian tentang hunian di atas sungai, yang akan dilakukan dalam waktu tiga bulan ke depan,” tuturnya.
Ara juga menambahkan bahwa kajian ini akan mencakup daerah-daerah yang memiliki kepadatan tinggi.
“Sekitar tiga bulan lagi, saya akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan kita ambil serta ide-ide yang akan kita hentikan. Semua masukan dari berbagai pihak sangat berarti, termasuk konsep TOD, hunian di pasar, dan penanganan di kawasan padat. Sebagai Menteri, saya berkomitmen untuk mendengarkan berbagai perspektif,” tambahnya.
Menteri PKP menargetkan bahwa hasil kajian ini akan rampung paling lambat pada bulan Desember tahun ini.
“Kajian ini akan disampaikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Paling lambat, kami akan menyajikannya di awal Desember karena kami ingin memastikan bahwa hasilnya komprehensif. Kami akan menilai dari berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga teknis pelaksanaan, termasuk pembiayaan dan dampak lingkungan,” jelas Ara.
Sebelumnya, Maruarar Sirait telah membuka diskusi mengenai potensi konsep hunian inovatif di atas sungai yang kini tengah dikaji lebih lanjut.
Menurutnya, langkah awal yang penting adalah mempelajari regulasi dan legalitas terkait hunian di atas sungai.
Dalam hal ini, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa Daerah Aliran Sungai merupakan satu kesatuan wilayah daratan yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air dari curah hujan menuju danau atau laut. Wilayah ini memiliki batasan yang jelas baik di darat maupun di laut, sesuai dengan aktivitas daratan yang ada.
➡️ Baca Juga: Beasiswa UHW Perbanas D3/S1: Pendaftaran Online
➡️ Baca Juga: Atap Terminal 3 Bandara Soetta Jebol, Manajemen Sebutkan Penyebabnya Secara Resmi
