Laporan Ahmad Dhani Tertahan Sejak 2025 Karena Izin Presiden, Rayen Pono Gelar Sayembara Pengacara

Atok Dalang1 menit ago

0 1 minute read

Musisi Rayen Pono berusaha untuk melanjutkan penanganan laporan mengenai tuduhan diskriminasi rasial dan penghinaan yang dialamatkan kepada Ahmad Dhani. Setelah laporan tersebut terjebak dalam ketidakpastian sejak dilaporkan pada April 2025, ia kini membuka kesempatan bagi pengacara yang memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana untuk bekerja sama.

Melalui akun Threads-nya, Rayen mengungkapkan harapannya bahwa kehadiran mitra hukum yang tepat dapat membantu merumuskan strategi guna mendorong proses hukum yang saat ini masih terhambat.

“Saya ingin kembali menekankan proses laporan saya terhadap Ahmad Dhani di Bareskrim sejak April 2025,” ungkap Rayen saat diwawancarai pada Senin (19/10/2026).

Rayen menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah perlunya persetujuan tertulis dari Presiden untuk memanggil Ahmad Dhani, yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR RI.

“Hingga informasi terakhir yang saya terima, kami masih terkendala dengan persoalan persetujuan tertulis dari Presiden,” tambahnya.

Rayen menyatakan keinginannya untuk menarik kembali perhatian masyarakat terhadap kasus yang telah dilaporkannya lebih dari setahun yang lalu. Ia berharap agar masalah ini tidak dilupakan dan dapat mencapai penyelesaian yang jelas dalam proses penangannya.

“Saya ingin kembali menarik perhatian publik terhadap laporan saya mengenai Ahmad Dhani yang telah dilaporkan ke Bareskrim sejak April 2025,” tegasnya.

“Saya masih menerima informasi bahwa prosesnya terhambat karena persetujuan tertulis dari Presiden untuk memanggil pihak terlapor,” tulis Rayen dalam pernyataannya.

Tak hanya ingin mengangkat kembali isu tersebut, mantan vokalis band Pasto ini juga secara terbuka mencari pengacara yang siap untuk berkolaborasi. Ia membutuhkan sosok yang memahami hukum pidana dan prosedur hukum untuk merancang langkah-langkah yang konkret.

“Saya sedang mencari pengacara yang memiliki fokus dan kekuatan di bidang hukum pidana serta prosedur pidana untuk menyusun strategi yang konkret,” tulis Rayen.

Menariknya, Rayen tidak hanya menawarkan kerja sama dalam konteks dukungan hukum. Ia juga membuka kemungkinan untuk skema profesional yang dapat disepakati bersama, termasuk peluang eksposur media dan peningkatan interaksi bagi pihak-pihak yang berpartisipasi.

“Saya terbuka untuk kolaborasi profesional dengan skema yang dapat disepakati bersama, termasuk peluang untuk eksposur media dan keterlibatan bagi mitra yang bergabung,” tambahnya.