Angka kemiskinan tetap menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat selama masa pemerintahan. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan, jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tetap mencapai puluhan juta orang.
Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 8,07 persen per Maret 2026.
Angka tersebut mencerminkan sekitar 22,93 juta penduduk, yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 920 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2025. Namun demikian, meskipun ada penurunan presentase kemiskinan, penting untuk melihatnya dalam konteks jumlah penduduk yang masih tergolong miskin, tingkat ketimpangan, serta keberlanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
“Laporan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen, berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret tahun lalu,” demikian kutipan dari laporan mengenai capaian dua tahun pemerintahan, yang dirilis pada Senin (19/10/2026).
Penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi catatan penting dalam perkembangan ini.
Dalam periode 2021 hingga 2025, tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen. Pada waktu yang bersamaan, kemiskinan ekstrem juga menyusut dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.
Di sisi lain, rasio Gini, yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan dalam pengeluaran penduduk, menunjukkan perbaikan dari 0,384 pada tahun 2021 menjadi 0,375 pada tahun 2025. Penurunan rasio ini menandakan adanya pengurangan ketimpangan berdasarkan indikator yang diterapkan.
Meskipun penurunan angka kemiskinan dan perbaikan rasio Gini memberikan gambaran positif, kedua data tersebut mencerminkan aspek kesejahteraan yang berbeda. Turunnya angka kemiskinan tidak selalu berarti bahwa setiap kelompok masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan secara merata.
Pemerintah terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program, termasuk perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu fokus utama adalah untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dengan memanfaatkan data sosial ekonomi yang terintegrasi.
Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan untuk memperkuat upaya keluarga dalam keluar dari kemiskinan.
Selain aspek perlindungan sosial, pemerintah juga menjalankan program-program yang berhubungan dengan peningkatan daya beli dan kesempatan kerja. Pada tahun 2025, target penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditujukan untuk sekitar 17 juta pekerja. Setiap penerima yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp600.000.
Dengan berbagai langkah yang diambil, pemerintah berharap dapat terus mengurangi angka kemiskinan hingga mencapai target yang lebih rendah di masa mendatang. Upaya yang sistematis dan berkelanjutan diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang berada di garis kemiskinan.
Adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan solusi yang komprehensif dapat ditemukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih ada.
Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai program-program yang ada, agar mereka dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal.
Di samping itu, peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat juga menjadi fokus penting dalam mengatasi kemiskinan. Melalui program pelatihan dan pendidikan, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan daya saing dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
Kombinasi dari berbagai program dan kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Dengan terus mengedepankan data dan analisis yang tepat, langkah-langkah strategis dalam penanganan kemiskinan dapat dioptimalkan, sehingga target penurunan kemiskinan yang lebih ambisius dapat tercapai di masa depan.
➡️ Baca Juga: Diversifikasi Sumber Energi, Bahlil Tegaskan Keamanan Pasokan BBM di Indonesia
➡️ Baca Juga: Peluncuran Mobil Listrik Pertama Buatan Indonesia
