Pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dianggap sebagai indikator konkret keberhasilan inisiatif society policing yang diterapkan oleh Polri.
Menurut analis politik dan hukum, Boni Hargens, langkah ini memiliki arti yang lebih dalam dan tidak sekadar dimaknai sebagai penghargaan formal.
Boni menjelaskan bahwa status anggota kehormatan yang dianugerahkan oleh KSBSI kepada Kapolri mencerminkan dua makna yang saling mendukung. Pertama, pengangkatan ini menunjukkan adanya pengakuan yang tulus dari kelompok buruh. Ini adalah bentuk konkret dari penghargaan terhadap kinerja kepolisian dalam menciptakan koordinasi dan kolaborasi yang strategis dengan masyarakat sipil.
Pengakuan ini menandakan bahwa Polri telah menjadi mitra yang dekat dengan masyarakat, bukan sekadar lembaga penegak hukum yang terpisah dari rakyat.
Makna yang kedua, menurut Boni, adalah bukti keberhasilan dari konsep Society Policing.
Dia menekankan bahwa pengangkatan ini menunjukkan bahwa Polri telah berhasil menjalankan agenda society policing, yaitu usaha untuk merangkul masyarakat sipil dan bekerja sama dalam menjaga stabilitas sosial serta keamanan publik.
“Ini adalah sebuah pencapaian yang mencerminkan transformasi pola pikir kepolisian dari pendekatan yang represif menuju yang lebih kolaboratif. Kedua makna ini menggambarkan harmoni sosial yang sangat penting bagi stabilitas sosial-politik yang diperlukan negara dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis,” ujar Boni.
Boni Hargens menegaskan bahwa keberhasilan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengimplementasikan agenda society policing menjadikan Polri sebagai sahabat sejati bagi masyarakat.
“Ini adalah perubahan paradigma yang mendasar; dari institusi yang hanya berfungsi sebagai penegak hukum, Polri kini bertransformasi menjadi katalisator yang mendukung stabilitas sosial yang berlandaskan pada kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Dengan perubahan ini, Polri dapat memastikan bahwa setiap gerakan sosial, termasuk demonstrasi buruh dan aksi sipil lainnya, dipahami sebagai bagian dari ekspresi kebebasan dalam demokrasi, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintahan.
Boni menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran tidak perlu khawatir akan potensi gelombang protes sosial yang mungkin muncul.
➡️ Baca Juga: Courtois Sampaikan Pesan kepada Antonin Kinsky Setelah Blunder Melawan Atletico dan Ungkap Penyebab Masalah
➡️ Baca Juga: Negara Tetangga RI Terapkan Kebijakan Hemat Energi Amid Krisis Energi Global
