Strategi pemerintah China untuk mengendalikan suara-suara kritis dari komunitas Uyghur tidak hanya terbatas di dalam negeri. Tekanan yang dialami oleh diaspora Uyghur di luar negeri merupakan bagian dari pola yang lebih luas, dengan berbagai metode yang dirancang untuk membatasi aktivitas, membungkam kesaksian, dan memengaruhi kehidupan mereka.
Sebuah kajian terbaru oleh Adrian Zenz dan Muetter Tohti mengungkap bagaimana kontrol ini dapat berlangsung secara bertahap melalui intimidasi, pengawasan, ancaman terhadap keluarga, hingga usaha untuk mendiskreditkan para peneliti. Strategi ini tidak selalu dilakukan dengan cara yang terbuka, melainkan sering kali menggunakan pendekatan yang lebih sulit untuk dikenali.
Dalam artikel berjudul “If You Fly to the Sky, I Can Catch You by Your Feet (Jika Kau Terbang ke Langit, Aku Bisa Menangkapmu dengan Kakimu),” Zenz dan Tohti menganalisis dugaan praktik kontrol transnasional oleh China terhadap peneliti dan aktivis diaspora Uyghur, termasuk dalam konteks publikasi Bitter Winter.
Kajian ini diterbitkan pada 22 Juli 2026 dalam jurnal Communist and Post-Communist Studies yang diterbitkan oleh University of California Press. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan sebelas peneliti dan aktivis Uyghur yang tinggal di luar daratan China.
Selain pengalaman langsung dari para narasumber, penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah dokumen internal yang dikeluarkan oleh pemerintah China, termasuk dokumen yang terkait dengan aparat keamanan di Xinjiang.
Dari berbagai sumber tersebut, para peneliti berusaha memahami bagaimana kebijakan pemerintah China dapat memengaruhi individu dan komunitas Uyghur, bahkan ketika mereka telah berada di luar negeri.
Zenz dan Tohti mengembangkan kerangka kerja yang mencakup tiga pendekatan utama: represi, kooptasi, dan legitimasi.
Pendekatan represi melibatkan berbagai bentuk tekanan dan intimidasi terhadap individu yang dianggap kritis. Sementara itu, kooptasi dilakukan dengan memberikan akses atau keuntungan tertentu, dengan syarat adanya kepatuhan dari individu tersebut.
Legitimasi berhubungan dengan upaya membentuk narasi yang dapat memengaruhi cara pandang publik internasional terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Uyghur.
Penelitian ini juga memperkenalkan konsep transgression, yang merujuk pada tingkat pelanggaran suatu tindakan terhadap norma internasional maupun batasan hukum domestik.
Dari hasil kajian ini, ditemukan bahwa pemerintah China semakin sering menggunakan metode yang dianggap memiliki tingkat pelanggaran yang lebih rendah secara kasatmata, namun tetap dapat memberikan dampak yang signifikan. Pendekatan semacam ini juga membuat keterlibatan negara dalam pengawasan lebih sulit untuk dibuktikan secara langsung.
➡️ Baca Juga: Zakat Fitrah: Pilih Uang atau Beras? Simak Penjelasan Lengkap Buya Yahya
➡️ Baca Juga: Prabowo Tegaskan Pangan Indonesia Aman di Tengah Krisis Global yang Mengancam
