Gus Kikin Dapatkan Dukungan Penuh untuk Membangun Struktur PBNU yang Profesional dan Egaliter

Atok Dalang2 menit ago

0 1 minute read

Jakarta – Dinamika dalam penyusunan pengurus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Muktamar membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang matang, berbasis kapasitas, serta terhindar dari penyederhanaan narasi politik yang sempit.

Tokoh muda NU, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, lebih dikenal sebagai Gus Lilur, memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, dalam upayanya merestrukturisasi kepengurusan dengan cara yang profesional, egaliter, dan mencerminkan keberagaman secara nasional.

Gus Lilur menekankan bahwa Ketua Umum yang terpilih memiliki hak prerogatif serta tanggung jawab konstitusional untuk mentransformasi kepemimpinan dengan melibatkan kader-kader yang kompeten. Penilaian terhadap calon yang potensial harus didasarkan pada rekam jejak, kemampuan manajerial, dan integritas, alih-alih pada stigma masa lalu atau afiliasi politik tertentu.

“Penyusunan struktur PBNU harus berlandaskan pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Tidak rasional jika dinamika internal direndahkan oleh prasangka politik yang sempit. NU merupakan entitas multisektoral yang memerlukan kepemimpinan yang adaptif dan terbukti efektif,” tegas Gus Lilur di Jakarta, pada 10 September 2026.

Menanggapi munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur menilai bahwa rekam jejak yang dimiliki oleh Lukman di bidang eksekutif serta tata kelola organisasi adalah aset yang objektif dalam proses seleksi.

“Kehadiran individu dengan latar belakang kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, merupakan wujud pemanfaatan sumber daya manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajaran kepengurusan harus diukur berdasarkan efektivitas kinerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan pada asumsi subjektif,” lanjutnya.

Selain asas profesionalisme, Gus Lilur juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan representasi geopolitik dalam struktur PBNU. Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU dituntut untuk mencerminkan inklusivitas dari seluruh wilayah, mulai dari Sabang hingga Merauke.

“PBNU adalah refleksi dari keberagaman Indonesia, bukan hanya representasi PWNU Jawa Timur. Meskipun kontribusi Jawa Timur sangat signifikan, pengelolaan PBNU harus mencerminkan prinsip keseimbangan nasional. Distribusi kepemimpinan strategis harus mampu mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan daerah lainnya,” tegas Gus Lilur.

Ia berpendapat bahwa inklusivitas dalam representasi wilayah akan memperkuat legitimasi sosial serta efektivitas konsolidasi PBNU di tingkat basis secara nasional.