Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya untuk memprioritaskan anggaran pendidikan dengan alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pendekatan ini dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas, inklusif, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2027, bersama dengan Nota Keuangan, yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.
“Sejalan dengan amanat UUD 1945, negara berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN demi mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional yang lebih baik,” ungkap Purbaya.
Pada tahun 2027, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Alokasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp720,8 triliun.
Purbaya menambahkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui sejumlah program prioritas yang telah direncanakan.
Salah satu program yang menjadi fokus adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang menyediakan bantuan tunai sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan rentan.
Di samping itu, alokasi anggaran pendidikan juga akan mendukung Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Dalam implementasinya pada tahun 2027, anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata untuk seluruh masyarakat, di mana PIP akan menjangkau 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa,” jelas Purbaya.
Anggaran pendidikan tahun 2027 juga akan diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Ini mencakup pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda (SUG), pendirian 100 Sekolah Rakyat (SR), serta dukungan operasional untuk 166 SR. Inisiatif ini merupakan bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, RAPBN 2027 juga mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat, serta renovasi 12.215 satuan pendidikan yang mencakup sekolah dan madrasah di seluruh tanah air.
Dukungan terhadap kesejahteraan para guru juga menjadi fokus dalam anggaran pendidikan. Pemerintah akan memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp2 juta per bulan kepada 1,3 juta guru non-ASN.
Tak hanya itu, TPG juga akan diberikan kepada 1,7 juta guru ASN di daerah, serta tambahan penghasilan bagi 20,7 ribu guru ASN lainnya di daerah.
Pemerintah berharap bahwa alokasi anggaran pendidikan yang signifikan ini akan mampu menciptakan pendidikan yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih merata di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
➡️ Baca Juga: Latihan Kebugaran Aman di Bulan Desember untuk Menunjang Rutinitas Akhir Tahun yang Aktif
➡️ Baca Juga: Strategi Aman untuk Remaja Saat Mengakses Internet dengan Bijak dan Terencana
