Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, serta cagar alam. Pernyataan ini disampaikan sebagai respon terhadap instruksi Presiden Prabowo dalam rapat kerja pemerintah pada 7 April 2026.
Bahlil menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang akan ditindaklanjuti, meskipun ia belum merinci titik-titik spesifik atau luas lahan yang akan dieksekusi.
“Presiden memberikan tenggat waktu satu minggu, sehingga dalam waktu dekat saya akan melakukan tindakan tegas karena pemetaan sudah selesai,” ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 17 April 2026.
Ia juga menambahkan bahwa akan ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah total area yang akan disesuaikan, namun saat ini ia belum dapat memberikan rincian lebih lanjut.
Selain menangani tambang ilegal, Bahlil berencana untuk mengevaluasi tambang-tambang yang beroperasi di wilayah hutan tetapi belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), atau izin yang tidak memenuhi syarat konversi sesuai peraturan yang berlaku.
“Ini termasuk tambang yang berada di kawasan hutan yang belum mendapatkan izin IPPKH dan izin yang tidak dapat dikonversi,” jelasnya.
Sebelumnya, Bahlil telah menerima tugas dari Presiden Prabowo untuk menuntaskan masalah tambang ilegal yang merugikan negara.
Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Rabu, 8 April 2026, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan laporan tentang ratusan tambang ilegal yang beroperasi di hutan lindung, dan berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke Kementerian Kehutanan.
“Saya juga telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti laporan mengenai ratusan tambang yang tidak memiliki izin yang jelas di hutan lindung dan hutan-hutan lainnya. Saya akan memeriksa dengan Menteri Kehutanan, yang juga menyatakan bahwa izin untuk penebangan kayu belum diberikan,” ujar Prabowo.
Ia kemudian meminta Bahlil untuk mengevaluasi tambang-tambang tersebut, bahkan mencabut izin usaha apabila ditemukan ketidakjelasan. Prabowo menekankan bahwa saat ini pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan demi kepentingan rakyat.
“Jadi, ada sejumlah ratus tambang itu. Menteri ESDM harus segera melakukan evaluasi, dan jika izinnya tidak jelas, cabut semua izin usaha tersebut. Kita tidak punya waktu untuk bersikap lembut saat ini. Kita harus mengutamakan kepentingan nasional dan rakyat, sedangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menjadi prioritas yang jauh lebih rendah,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: Kominfo Sebut Program Tapera Bisa Bantu Generasi Sandwich Punya Rumah, Benarkah?
➡️ Baca Juga: Dirut Pertamina Pimpin Aksi Kemanusiaan Gempa NTT, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran untuk Warga Terdampak
