Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto telah menarik perhatian luas di kalangan masyarakat. Respons yang muncul beragam, dengan sebagian mendukung penuh program ini, sementara yang lainnya mengemukakan kritik.
Dalam diskusi yang diadakan oleh Jakarta Journalist Center, Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhammad Natsir, menanggapi anggapan bahwa program MBG mengurangi anggaran pendidikan. Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memfokuskan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk dengan pembangunan sekolah rakyat yang tersebar di berbagai daerah.
“MBG tidak mengganggu akses pendidikan. Sebaliknya, Presiden Prabowo telah menciptakan ratusan sekolah rakyat di seluruh Indonesia,” ungkap Natsir, dalam acara yang bertajuk “Outlook Ekonomi 2026: MBG Investasi Bangsa”, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2026.
Natsir menekankan bahwa tantangan di masa depan tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga ideologis, yang dapat mengancam generasi muda.
“Oleh karena itu, MBG bukan sekadar program untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan bangsa,” tegasnya.
Dia menilai efek positif dari program MBG dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sangat signifikan. Program ini telah memberikan dorongan kepada berbagai sektor ekonomi untuk berkembang.
“Sebagai contoh, di NTT, bahan baku untuk MBG diambil dari hasil pertanian setempat. Dengan demikian, para petani juga merasakan manfaat yang langsung dari program ini,” tuturnya.
Meski demikian, Natsir mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini wajar mengingat program ini baru berjalan selama sekitar satu tahun.
“Jadi, tidak adil jika kita membandingkan dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan program serupa selama puluhan tahun. Kita masih dalam tahap awal,” jelasnya.
Menurut Natsir, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG guna meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperketat pengawasan terhadap program ini.
“Saat ini yang terpenting adalah memastikan pengawasan agar tidak terjadi keracunan, bukan justru mendesak pemerintah untuk menghentikan MBG,” tambahnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Presiden BEM Nusantara DKI Jakarta, Imran Ghifari, serta Trubus Rahadiansyah, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti.
Dengan adanya dukungan dan kritik yang mengemuka, program MBG diharapkan dapat terus beradaptasi dan berkembang, demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan bangsa. Upaya bersama dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan besar ini.
➡️ Baca Juga: Anggota DPR Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Penurunan Bendera Merah Putih di Aceh
➡️ Baca Juga: Pitt Raih 25 Nominasi Emmy: Drama Medis yang Memikat Perhatian Penonton
