China baru-baru ini mengumumkan serangkaian insentif ekonomi yang terdiri dari sepuluh poin untuk Taiwan. Pengumuman ini datang setelah Ketua Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, menyelesaikan kunjungan enam harinya ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping.
Menurut laporan dari Russia Today, paket insentif ini mencakup langkah-langkah untuk mempercepat pemulihan penerbangan langsung antara Taiwan dan daratan China, serta mempermudah akses produk pertanian Taiwan ke pasar China.
Di dalam paket tersebut, terdapat inisiatif untuk berbagi sumber daya energi dan air antara pulau Matsu dan Kinmen, yang merupakan wilayah Taiwan tetapi secara geografis lebih dekat ke daratan China. Selain itu, ada rencana untuk membangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut.
Namun, kunjungan Cheng ke Beijing telah mendapat kritik keras dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan. Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan bahkan memperingatkan Cheng akan konsekuensi serius jika ia “melanggar batas” selama berada di China daratan, yang bisa berujung pada penangkapan.
MAC juga mengingatkan agar masyarakat Taiwan bersikap berhati-hati terhadap pengumuman terbaru dari Beijing. Mereka menyatakan bahwa langkah-langkah serupa telah terjadi sebelumnya dan sering kali ditarik kembali oleh China di masa lalu.
“Ini adalah pola yang sama yang diulang. Tanpa adanya perlindungan kelembagaan bagi industri, petani, nelayan Taiwan, serta hak dan kepentingan masyarakat, langkah-langkah ini sangat berisiko,” ungkap MAC dalam sebuah pernyataan resmi.
Karen Kuo, juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, menegaskan bahwa pertukaran informasi seharusnya tidak terikat pada prasyarat politik, dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik atau negosiasi oleh pihak tertentu.
Meskipun kritik yang dilayangkan tersebut, Cheng tetap optimis. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xi Jinping atas tawaran paket insentif tersebut. “Seperti yang saya katakan dalam pertemuan dengan Presiden Xi, semua hal harus dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Sejak tahun 1949, Taiwan berfungsi sebagai entitas negara de facto setelah pasukan nasionalis China melarikan diri ke pulau tersebut akibat kekalahan dalam perang saudara. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya, sesuai dengan kebijakan Satu China yang didukung oleh sebagian besar negara anggota PBB.
➡️ Baca Juga: Efisiensi Serangan Tim Favorit dalam Berita Olahraga Terbaru yang Perlu Anda Ketahui
➡️ Baca Juga: Iran Menginformasikan Kondisi Mojtaba Khamenei, Terluka Namun Dalam Keadaan Stabil
