Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di kementeriannya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidik.
“Apakah Nusron Wahid akan dipanggil? Itu semua tergantung pada apa yang diperlukan dalam penyidikan ke depan,” ungkap Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Selasa.
Taufik menjelaskan bahwa KPK mencurigai empat dari delapan individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah orang-orang yang dekat dengan Nusron Wahid, berdasarkan keterangan dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik.
“Kami memperoleh informasi ini dari keterangan yang dikumpulkan oleh tim, serta beberapa barang bukti elektronik yang berhasil diamankan oleh penyelidik,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hanya sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Di antara yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung. Selain itu, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi yang berperan sebagai perantara juga termasuk dalam daftar tersebut.
Tersangka lainnya mencakup mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempat individu terakhir ini diduga erat kaitannya dengan Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN.
➡️ Baca Juga: B50 Siap Diluncurkan Juli 2026, DPR Dukung Penguatan Ketahanan Energi Nasional
➡️ Baca Juga: Pidato Prabowo Soroti Kesejahteraan Rakyat, PSI: Negarawan Fokus Keadilan Sosial
