Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Penundaan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang semakin memanas.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terlibat dalam operasi militer apapun, termasuk upaya untuk melucuti senjata dari kelompok Hamas.
“Kita tidak mau terlibat dalam proses pengambilan senjata, deweaponization dari Hamas. Kita tidak ingin terlibat dalam hal itu. Yang kita inginkan adalah melindungi warga sipil dari segala bentuk serangan,” ucap Presiden Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang disiarkan di Jakarta, pada Jumat, 20 Maret 2026.
Prabowo mengungkapkan bahwa misi ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. “Saya melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Kita selalu mendukung kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan dalam kerangka Board of Peace (BoP), asalkan semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan terhadap keterlibatan tersebut.
Kepala Negara menekankan bahwa persetujuan dari tokoh-tokoh Palestina serta negara-negara mayoritas Muslim merupakan syarat yang sangat penting. Negara-negara tersebut mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Selain dukungan dari negara-negara di kawasan, Prabowo menyoroti pentingnya penerimaan dari pihak-pihak yang berkuasa di lapangan. “Hamas harus menerima kehadiran kita. Itu yang saya sampaikan. Karena kami ingin menjadi kekuatan penjaga perdamaian,” ujarnya.
Dalam mekanisme BoP, Presiden menjelaskan bahwa terdapat aturan national caveats atau batasan nasional yang harus dihormati. Hal ini memberikan hak kepada setiap negara anggota untuk menentukan tingkat keterlibatan sesuai dengan prinsip-prinsip nasional masing-masing.
Mengenai batasan tersebut, Prabowo memastikan bahwa Indonesia akan mengambil posisi yang tegas untuk tidak terlibat dalam konfrontasi bersenjata.
“Kita tegaskan, kita tidak ingin terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” tegas Prabowo.
Namun, Presiden mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan saat ini berada dalam status ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait situasi geopolitik yang saat ini belum stabil.
“Setelah terjadinya perang seperti ini, kami melakukan konsultasi, tetapi de facto-nya adalah semuanya on hold. Ya, saya telah mengumumkannya,” jelasnya.
Sebenarnya, Indonesia berencana mengirimkan hingga 8.000 personel TNI untuk misi stabilisasi kemanusiaan dan bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meskipun persiapan internal TNI telah dimulai, keberangkatan tetap bergantung pada mandat resmi dari PBB dan kondisi keamanan yang memungkinkan.
➡️ Baca Juga: Es Teh Manis atau Air Kelapa, Pilihan Sehat untuk Buka Puasa yang Perlu Diketahui
➡️ Baca Juga: Konflik Iran Mendorong Keuntungan Signifikan bagi Perusahaan Minyak AS
