Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan terkait penarikan pasukan TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon, atau UNIFIL.
“Jika pertanyaannya berfokus pada keputusan penarikan, saat ini belum ada keputusan tersebut. Namun, kami akan melakukan koordinasi menyusul insiden yang terjadi baru-baru ini,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2026.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri masih melakukan koordinasi dan evaluasi menyusul insiden yang melibatkan prajurit TNI di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan personel yang bertugas di luar negeri.
Menurut Prasetyo, keputusan mengenai penarikan pasukan akan bergantung pada hasil evaluasi yang sedang berlangsung, termasuk perkembangan situasi di lapangan. Penilaian yang cermat sangat penting dalam menentukan langkah selanjutnya.
Evaluasi tersebut mencakup komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini merupakan bagian integral dari penilaian terhadap misi perdamaian yang sedang dijalankan oleh UNIFIL.
“Apa yang disampaikan oleh perwakilan kita di PBB juga merupakan bagian dari proses evaluasi yang sedang berlangsung,” tuturnya.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan menunggu hasil evaluasi secara komprehensif sebelum mengambil keputusan mengenai keberlanjutan penugasan pasukan TNI di Lebanon.
“Kita harus melihat hasilnya terlebih dahulu,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan bahwa setiap perubahan terkait partisipasi personel TNI dalam UNIFIL harus melalui pertimbangan yang mendalam, sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di UNIFIL merupakan bagian dari komitmen internasional yang kuat untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.
“Dengan demikian, setiap keputusan terkait isu ini, termasuk usulan penarikan, perlu dipertimbangkan secara matang, baik dari segi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas kawasan,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta pada hari Rabu.
Ia menjelaskan bahwa UNIFIL memiliki mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB, dan pelaksanaannya berada di bawah koordinasi sekretariat PBB. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga perdamaian.
Sebagai negara yang berkontribusi dalam pengiriman pasukan ke UNIFIL, Indonesia bersama negara-negara kontributor lainnya terus menjaga komunikasi yang erat dengan PBB. Ini termasuk mendapatkan informasi terkini mengenai keamanan dan keselamatan pasukan di lapangan.
Dengan demikian, keputusan mengenai penarikan prajurit TNI dari Lebanon akan sangat bergantung pada evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap situasi yang berkembang dan komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di PBB.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk selalu mengutamakan keselamatan prajuritnya, serta menjaga peran Indonesia dalam misi perdamaian global. Keputusan yang diambil diharapkan dapat mencerminkan kebijakan luar negeri yang berhati-hati dan terukur, sesuai dengan tantangan yang ada di lapangan.
➡️ Baca Juga: Purbaya Mengungkap Pajak Program MBG Mencapai 3-5 Persen dari Total Anggaran
➡️ Baca Juga: Bocoran Resmi Mobil Baru Honda yang Segera Meluncur di Indonesia
