Konflik hukum yang melibatkan Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali menjadi sorotan. Proses gugatan hak asuh anak yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semakin memanas, dengan pihak Ruben mengungkapkan adanya dugaan intimidasi yang muncul seiring memburuknya hubungan mereka pasca perceraian.
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengungkapkan bahwa kliennya seringkali menghadapi tekanan berupa pesan WhatsApp ketika situasi dengan Sarwendah semakin tegang. Menurutnya, kondisi ini merupakan salah satu alasan Ruben memilih untuk mengambil langkah hukum demi memperjuangkan haknya sebagai seorang ayah.
Perseteruan antara keduanya juga diwarnai oleh permasalahan nafkah anak yang mencapai Rp200 juta per bulan, yang dilaporkan tidak lagi dibayarkan sejak Desember 2026. Pihak Ruben berpendapat bahwa penghentian pembayaran tersebut berkaitan dengan kesulitan yang dialaminya untuk bertemu dengan kedua putri mereka, serta tuntutan akan transparansi penggunaan dana nafkah yang telah dikirimkan.
Minola menegaskan bahwa tekanan yang dirasakan Ruben bukan sekadar komunikasi biasa, melainkan telah menjadi bentuk intimidasi yang lebih serius.
“Ini adalah jenis intimidasi yang selalu dialami oleh Ruben,” kata Minola dalam sebuah video di Instagram-nya, @minola6000, yang dikutip pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Dia juga menambahkan bahwa situasi tersebut sering kali muncul ketika emosi memuncak selama komunikasi antara kedua belah pihak.
“Kita semua tahu bahwa jika Sarwendah sedang marah, maka pesan-pesan yang dikirimkan sering kali mengandung unsur intimidasi,” ungkapnya.
Menurut Minola, bentuk intimidasi yang dimaksud mencakup berbagai tuduhan dan ancaman yang diterima Ruben.
“Mulai dari ancaman lelang, utang yang dikejar oleh debt collector, hingga tuduhan perselingkuhan,” tegas Minola.
Selain mengungkapkan dugaan intimidasi, pihak Ruben juga sedang menyiapkan langkah hukum baru berupa permintaan audit terkait penggunaan uang nafkah anak. Minola menekankan bahwa dana yang diberikan oleh seorang ayah seharusnya digunakan untuk kepentingan anak, bukan untuk mantan pasangan.
“Secara hukum, uang nafkah itu seharusnya diperuntukkan bagi anak, bukan untuk mantan istri. Ini sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang berhubungan dengan pasal 49 Kompilasi Hukum Islam,” jelas Minola.
Dia menambahkan bahwa wali yang memiliki hak asuh seharusnya dapat memberikan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana tersebut.
“Setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah untuk anaknya harus dikelola oleh wali yang memegang hak asuh dan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Panduan Servis Pendek Badminton untuk Meningkatkan Akurasi dan Stabilitas Permainan
➡️ Baca Juga: Ustaz Solmed Tegaskan Inisial SMM Bukan SAM Terkait Kasus Pelecehan Seksual
