Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempersiapkan pelaksanaan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai Juli 2026.
Alfons menjelaskan bahwa perkembangan terkini menunjukkan bahwa kebijakan B50 telah mencapai tahap akhir dalam hal kesiapan, terutama di aspek teknis dan operasional. Uji coba yang telah dilaksanakan di berbagai sektor, seperti transportasi, pertambangan, dan logistik, telah menunjukkan hasil stabil dengan tingkat keberhasilan lebih dari 60 persen.
“Ini merupakan indikasi bahwa upaya pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, berada di jalur yang benar. B50 bukan hanya sekadar rencana, tetapi kini sudah siap untuk diimplementasikan secara nasional,” tegas Alfons dalam keterangannya pada Senin, 13 April 2026.
Ia menambahkan bahwa saat ini terjadi pergeseran signifikan dari fase sebelumnya yang lebih fokus pada potensi dan arah kebijakan. Kini perhatian lebih diarahkan pada tahap eksekusi, dengan kesiapan teknologi dan hasil uji coba yang semakin terverifikasi.
Alfons menilai bahwa penerapan B50 akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan ketergantungan pada impor solar, serta memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya kelapa sawit, sebagai tulang punggung energi nasional.
Ia juga mencatat bahwa beberapa negara telah lebih dahulu mengembangkan kemandirian energi berbasis nabati. Misalnya, Brasil yang memanfaatkan bioetanol dari tebu, dan Amerika Serikat yang fokus pada biofuel berbasis jagung dan kedelai.
Dengan penerapan B50, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan proporsi campuran biodiesel tertinggi di dunia, bahkan dapat melampaui banyak negara lain dalam hal skala dan kebijakan nasional yang mandatori.
Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi ke depan tidak lagi berada pada aspek teknis, melainkan pada pengelolaan implementasi. Hal ini mencakup kesiapan infrastruktur distribusi, penyimpanan, serta keberlanjutan skema pembiayaan yang berbasis pada sektor kelapa sawit.
“Pada tahap ini, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa eksekusi berjalan secara konsisten, terukur, dan tetap menjaga keseimbangan di pasar domestik, terutama terkait pasokan dan harga CPO,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alfons berpendapat bahwa keberhasilan dalam implementasi B50 akan menjadi fondasi yang krusial untuk memperkuat hilirisasi energi nasional, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pionir global dalam pengembangan biofuel berbasis sawit yang berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Mengatasi Kekurangan Tenaga Kerja Terampil di Sektor Kreatif UMKM
➡️ Baca Juga: Kegiatan Menarik di Akhir Pekan: Rekomendasi untuk Keluarga
