Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), ia tidak pernah memberikan instruksi untuk membekukan atau menunda transaksi pada rekening milik Supriyono, yang merupakan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Yusril juga menambahkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mengambil tindakan terkait masalah ini.
“Saat ini, saya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri serta Kapolda Metro Jaya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan penanganan kasus ini,” jelas Yusril saat diwawancarai di Jakarta pada hari Rabu.
Ia berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat melalui prosedur hukum yang berlaku.
Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penundaan sementara terhadap transaksi rekening jika ada dugaan tindak pidana.
Namun, ia menegaskan bahwa wewenang tersebut terbatas, yaitu maksimal selama lima hari, sebelum keputusan diambil apakah transaksi tersebut akan dihentikan atau dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Yusril menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan setiap proses sesuai dengan koridor hukum dan menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara.
“Pemerintah tidak akan bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Bank Mandiri telah mengaktifkan kembali rekening milik Supriyono, yang sebelumnya sempat dikenakan penundaan transaksi.
Informasi ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin, serta Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Riduan, dalam konferensi pers yang digelar oleh Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu.
Iman menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah menyelesaikan penelusuran terhadap rekening yang menyimpan dana hasil penggalangan untuk demonstrasi masyarakat Pati.
“Kami sudah mengumpulkan fakta hukum dari pihak-pihak terkait mengenai donasi dan rekening tersebut. Dengan demikian, penundaan rekening tersebut dapat dicabut dan kembali menjadi kewenangan Bank Mandiri,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penundaan transaksi dilakukan untuk memastikan bahwa dana donasi yang terkumpul berasal dari sumber yang sah dan tidak melanggar hukum. Langkah tersebut diambil untuk melindungi para donatur serta penerima donasi.
➡️ Baca Juga: Streaming Lagu Justin Bieber Meningkat 240% Pasca Piala Dunia, Dampaknya bagi Industri Musik
➡️ Baca Juga: Nadhea Devi Viral: Tantangan Hafalan Al-Qur’an untuk Tukar Miras yang Menghebohkan
